Untuk mahasiswa D3 Farmasi

Untuk mahasiswa tingkat 2 D3 Farmasi Poltekkes Ciumbuleuit, silakan tuliskan perbedaan antara DOEN dan DOWA disini.. Met posting :)

Metode Ilmiah

Didin Wahidin
Syifa Mufiedatussalam
(FKIP UNINUS)

Pendahuluan

Secara naluriah, manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang sulit untuk terpuaskan. Ketidakpuasan ini antara lain karena seperti yang dikemukakan Maslow manusia memiliki kebutuhan yang secara hierarkhis meningkat sejalan dengan tercapainya kebutuhan yang lebih rendah, dengan kata lain apabila tingkat kebutuhan tertentu tercapai maka dia akan berkeinginan untuk meraih kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kemajuan yang pesat di berbagai bidang kehidupan manusia dewasa ini juga merupakan salah satu faktor yang berimbas pada peningkatan kualitas kebutuhan manusia. Hal ini pun baik langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada peningkatan kualitas rasa ingin tahu yang meraksuki manusia.
Untuk memuaskan rasa ingin tahunya maka manusia melakukan upaya-upaya, baik itu melalui upaya yang secara sadar dilakukannya maupun upaya-upaya yang kadang tidak disadarinya.
Upaya-upaya yang dilakukan tanpa kesadaran sepenuhnya (artinya tanpa rancangan atau langkah yang jelas) yang kemudian dikenal dengan upaya-upaya non ilmiah itu antara lain melalui praduga, trial and error, intuisi, wahyu, otoritas, mencari ilham, dll., sedangkan upaya yang secara sadar dilakukan dengan mengandalkan proses berpikir yang beralur tertentu (nalar) dengan langkah yang tertentu yakni dilakukan melalui penelitian ilmiah (metode ilmiah) ini dikenal dengan upaya ilmiah.
Upaya-upaya itu akan membuahkan pengetahuan, dan jenis upaya yang dilakukan akan menentukan atau akan menandai apakah pengetahuan itu akan tergolong pengetahuan ilmiah (science) atau pengetahuan non ilmiah (knowledge).
Dalam upaya untuk memenuhi rasa ingin tahu itu banyak jalan yang dapat ditempuh oleh manusia (ways of knowing). Dan masing-masing jalan untuk pemenuhan rasa ingin tahu itu telah mewarnai sejarah panjang kehidupan manusia.
Upaya itu antara lain meliputi: penggunaan mitos, prasangka, intuisi, otoritas ahli, trial and error, common sense, pengamatan indrawi, pengalaman pribadi dan upaya lainnya. Upaya-upaya ini sejauh ini kurang begitu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, antara lain karena hasil dari upaya-upaya tersebut tidak dapat ditelusuri ulang (unreliable) dan besarnya kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manusia. Bukankah ahli pun bisa salah? Bukankah indera kita terbatas daya inderanya ? Bukankah pengalaman pribadi sangat subjektif ? Bukankah intuisi bisa saja hanya sekedar ilusi ? Lalu apa kunci kemajuan ilmu pengetahuan hingga dapat berkembang pesat seperti sekarang ini? Jawabannya simaklah uraian berikut ini.

Manusia dan Penalaran

Penalaran, seperti yang oleh Rom Harre (1989:58) dikatakan sebagai: “typically a passage of thougt from some given or assumed statements to other” atau Yuyun S.S. (1985:42) menyatakannya sebagai proses berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu, merupakan kunci pembuka gerbang ke arah kemajuan seperti apa yang dicapai oleh manusia sekarang ini.
Penalaran sebagai sebuah kemampuan berpikir, memiliki dua ciri pokok, yakni logis dan analitis. Logis artinya bahwa proses berpikir ini dilandasi oleh logika tertentu, sedangkan analitis mengandung arti bahwa proses berpikir ini dilakukan dengan langkah-langkah teratur seperti yang dipersyaratkan oleh logika yang dipergunakannya. Pernyataan ini akan lebih jelas apabila anda membaca uraian berikut ini.

Macam-macam Penalaran
1. Penalaran Deduktif.
Penalaran deduktif atau juga dikenal sebagai berpikir rasional yang dibidani oleh filosof Yunani Aristoteles merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Sang Bagawan Aristoteles (Van Dalen:6) menyatakan bahwa penalaran deduktif adalah: ”A discourse in wich certain things being posited, something else than what is posited necessarily follows from them”. pola penalarannya seringkali kita kenali dengan pola silogisme. Sebagai contoh misalnya kita amati pernyataan-pernyataan berikut ini.
I. Semua manusia akan mati.
II. Peserta latihan penelitian ini adalah manusia.
III. Peserta penelitian ini akan mati.
Pernyataan I kita kenal sebagai premis mayor, pernyataan II adalah premis minor dan pernyataan III adalah kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik akan bernilai benar jika kedua pernyataan di atasnya benar, demikian pula sebaliknya.
Banyak sekali kegiatan manusia yang menggunakan penalaran deduktif, sebagai contoh misalnya dokter dalam mendiagnosis penyakit pasiennya, detektif yang menyelidiki masalah kriminal, atau egiatan lainnya, tapi yang harus dicamkan adalah bahwa penggunaan yang banyak bukan jaminan bahwa penelaran deduktif ini dapat dipergunakan tanpa kelemahan-kelemahan. Antara lain misalnya jika salah satu atau kedua premisnya salah maka kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis-premis itu akan salah. Kelemahan lainnya adalah bahwa kesimpulan yang ditarik berdasarkan logika deduktif tak mungkin lebih luas dari premis-premisnya, sehingga sulit diharapkan kemajuan ilmupenegetahuan jika hanya mengandalkan logika ini. Selain itu manakala argumen deduktif akan diuji kebenarannya, maka yang mungkin teruji hanya bentuk atau pola penalarannya tapi bukan materi dari premis-premisnya, jadi salah benar premisnya tak dapat diuji.

2. Penalaran Induktif

Penalaran induktif adalah penalaran yang memberlakukan atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum (Smart,1972:64). Penalaran ini lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau empiri. Dengan kata lain penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.(Suriasumantri, 1985:46). Inilah alasan eratnya kaitan antara logika induktif dengan istilah generalisasi.

Contoh gampang penalaran induktif ini misalnya:
Harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan.
Babi berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan.
Ikan Paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan.
................................................................................
Kesimpulan: Semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan.

Penalaran ini dirintis oleh Prancis Bacon yang tidak puas dengan penalaran deduktif, dan tidak habis pikir mengapa misalnya masalah jumlah gigi kuda saja harus berdebat habis-habisan dengan menggunakan logika deduktif, bukankah pemecahannya sangat mudah? buka saja mulut-mulut kuda lalu dihitung jumlah giginya. (Best,1982: 15)
Bacon merasa bahwa jika kita terus berpijak pada penalaran deduktif semata maka dia akan berputar dari itu ke itu juga sulit untuk maju, namun kitapun harus sadar bahwa induktifnya Bacon bukan tanpa cela, antara lain karena keterbatasan dan ketidaksempurnaan indera; selain itu jika observasi inderawi dilakukan secara acak tanpa berpijak pada kesatuan konsep atau fokus maka kita seolah berjalan dalan kegelapan; pengalaman inderawi merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti sebab suatu fakta tidak memberikan makna untuk dirinya danb tidak menunjukkan hubungan antar mereka tanpa masuknya subjektivitas pengamatnya, jadi apakah fakta semata akan selalu mendasari pengetahuan yang konsisten dan pasti kepada kita ?

3. Penalaran Ilmiah.

Baik penalaran deduktif maupun penalaran induktif keduanya memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing, namun dengan segala kelebihan dan kelemahannya keduanya telah mewarnai babak-babak awal sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern.
Berpijak pada deduktif semata, ilmu pengetahuan tidak akan maju, demikian pula jika berpijak pada induktif semata ilmu pengetahuanbagai berjalan dalam kegelapan. dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua penalaran itu, orang kemudian mencoba memodifikasi keduanya, bahkan kemudian untuk memperbesar keunggulan kedua logika itu dan memperkecil kelemahan masing-masing maka kedua logika itu digabungkan. Upaya penggabungan itu dilakukan oleh Charles Darwin si penggagas teori evolusi saat mencoba membuktikan konsep Malthus tentang struggle for existence yang kemudian menghasilkan teori baru seleksi alam yang terkenal itu. Dalam hal ini Darwin menggunakan penemuan orang lain untuk menemukan teori baru. Inilah sebenarnya essensi dari penggabungan deduktif dan induktif.
Gabungan penalaran deduktif dan induktif inilah yang kemudian memunculkan penalaran baru yang dikenal degan penalaran ilmiah. Mengenai hal ini Herbert L. Searles (Van Dalen, 1973:14) mengungkapkan bahwa: “ Iduction provides the groundwork for hypotheses, in order to eliminate those that are inconsistence with the facts, while induction again contributes to verification of remaining hypotheses”.
Selanjutnya John Dewey (Van Dalen,1973:13) meramu gabungan penalaran tersebut ke dalam langkah-langkah berpikir yang dikenal sebagai berpikir reflektif (reflective thinking). Langkah-langkah berpikir reflektif inilah yang kemudian menjadi cikal bakal metode ilmiah (scientific method).
Anderson (1970:5) mengemukakan urutan langkah-langkah metode ilmiah sbb:
1. Perumusan masalah.
2. Penyusunan hipotesis.
3. Melakukan eksperimen/pengujian hipotesis.
4. Mengumpulkan dan mengolah data.
5. Menarik kesimpulan.

Penalaran ilmiah atau metode ilmiah yang menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, mengggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan hipotesis sebagai jembatan penghubungnya. Dari sinilah lahir alur penalaran ilmiah yang dikenal denga ungkapan : “Logico hypothetico verifikatif” yang kemudian telah melahirkan banyak penemuan ilmiah dan telah memacu perkembangan ilmu pengetahuan ke tingkat yang sekarang ini.
IPA adalah ilmu pengetahuan yang maju dan berkembang karena metode ilmiah dan sampai saat ini ilmuwan IPA tergolong yang paling setia pada metode ilmiah ini.
Metode ilmiah bukan tanpa kekurangan, karena itu tugas anda adalah coba identifikasi apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah ini,

Daftar Pustaka

Anderson, R.D. (1970). Developing Children Thinking through Science, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Best John W. (1982) Metodologi Penelitian Pendidikan, disunting oleh Sanafiah Faisal & Mulyadi. Surabaya:Usaha Nasional.
Harre,Rom (1984) The Philosophies Of Science, Oxford: Oxford University Press.
Smart, Patricia, (1972).Thinking And Reasoning, London: Mc Millan Education Ltd.
Suriasumantri,J.S. (1985).Filsafat Ilmu suatu Pengantar Populer. Jakarta:sinar harapan.
----------------------(1989) Ilmu dalam persfektif Sebuah karangan tentang hakikat Ilmu, Jakarta: Gramedia.
Van dalen, D.(1973) UnderstandingEducational research. New york: Mc Graw Hill Book Co.

ayat hari ini :)

Aku berlindung kepada Allah, dari godaan syetan yang terkutuk.

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu,, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi,, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

(Quran Surat Ali-Imron, 133-134)

Maha Benar Allah, dengan segala firman-Nya..

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam

rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,

serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi

pembangunan nasional;

c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan

kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan

kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap

upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga

berarti investasi bagi pembangunan negara;

d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan

wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional

harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah

maupun masyarakat;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,

tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat

sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang tentang Kesehatan yang baru;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk

dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan

alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan

teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan

yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya

kesehatan.

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,

dan kosmetika.

5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin

dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi

tubuh.

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,

untuk manusia.

9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,

sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan

norma yang berlaku di masyarakat.

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau

metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan

diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan

kesehatan manusia.

11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,

terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat.

12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi

kesehatan.

13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan

pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang

ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan

penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat

terjaga seoptimal mungkin.

15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan

bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin

sesuai dengan kemampuannya.

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan

dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara

empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender

dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi

pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung

jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang

telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan,

upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan

berwawasan kesehatan.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam

upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi,

maupun sosial.

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk

mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan

yang setinggi-tingginya.

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat

kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program

jaminan kesehatan sosial.

(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 14

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan

terjangkau oleh masyarakat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,

tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi

masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.

Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya

di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

Pasal 17

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses

terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan

mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya

kesehatan.

Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan

terjangkau.

Pasal 20

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan

kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial

nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu

tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu

tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan

Undang-Undang.

Pasal 22

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan.

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan

kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar

profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar

pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh

organisasi profesi.

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan,

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau

pelatihan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan

dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan

untuk pemerataan pelayanan kesehatan.

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan

mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan

kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memperhatikan:

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan

masyarakat;

b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan

c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja

pelayanan kesehatan yang ada.

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan

hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga

kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan

pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya

berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib

melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan

penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai

dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis

pelayanannya terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan

b. pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;

b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan

c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,

pemerintah daerah, dan swasta.

(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang

berlaku.

(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian

dan pengembangan di bidang kesehatan; dan

b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan

kepada pemerintah daerah atau Menteri.

Pasal 32

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,

baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan

pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien

dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,

baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak

pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan

kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi

manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.

(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan

kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi

manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang

mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki

kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis

fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin

beroperasi di daerahnya.

(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

mempertimbangkan:

a. luas wilayah;

b. kebutuhan kesehatan;

c. jumlah dan persebaran penduduk;

d. pola penyakit;

e. pemanfaatannya;

f. fungsi sosial; dan

g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan

kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas

pelayanan kesehatan asing.

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,

penelitian, dan asilum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Perbekalan Kesehatan

Pasal 36

(1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan

keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat

esensial.

(2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat,

Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk

pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang

berkhasiat obat.

Pasal 37

(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar

kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan

kesehatan terpenuhi.

(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat

esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan

dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor

yang berkaitan dengan pemerataan.

Pasal 38

(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan

pengembangan perbekalan kesehatan dengan

memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta

bahan alam yang berkhasiat obat.

(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk

sumber daya alam dan sosial budaya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara

esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.

(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap

2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan

dan teknologi.

(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh

masyarakat.

(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan

perbekalan kesehatan.

(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan

pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.

(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang

termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus

dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga

penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan

kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan daerahnya.

(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar

pelayanan yang berlaku secara nasional.

Bagian Keempat

Teknologi dan Produk Teknologi

Pasal 42

(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,

diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan

bagi kesehatan masyarakat.

(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang

digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit,

mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan

akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil

komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.

(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan

berwenang melakukan penapisan, pengaturan,

pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan

teknologi dan produk teknologi.

(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba

teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau

hewan.

(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan jaminan tidak merugikan manusia yang

dijadikan uji coba.

(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan

orang yang dijadikan uji coba.

(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk

melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah

dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan

manusia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba

terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi

dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan

membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan

perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 47

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,

dan berkesinambungan.

Pasal 48

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kesehatan tradisional;

c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

e. kesehatan reproduksi;

f. keluarga berencana;

g. kesehatan sekolah;

h. kesehatan olahraga;

i. pelayanan kesehatan pada bencana;

j. pelayanan darah;

k. kesehatan gigi dan mulut;

l. penanggulangan gangguan penglihatan dan

gangguan pendengaran;

m. kesehatan matra;

n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan

alat kesehatan;

o. pengamanan makanan dan minuman;

p. pengamanan zat adiktif; dan/atau

q. bedah mayat.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya

kesehatan.

Pasal 49

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya

kesehatan.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan

fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya,

moral, dan etika profesi.

Pasal 50

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan

dasar masyarakat.

(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan pengkajian dan penelitian.

(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas

sektor.

Pasal 51

(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu

atau masyarakat.

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf Kesatu

Pemberian Pelayanan

Pasal 52

(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan

b. pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 53

(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan dan keluarga.

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan

pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding

kepentingan lainnya.

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan

secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata

dan nondiskriminatif.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan

kesehatan.

(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Paragraf Kedua

Perlindungan Pasien

Pasal 56

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian

atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan

kepadanya setelah menerima dan memahami informasi

mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku pada:

a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara

cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;

b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau

c. gangguan mental berat.

(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan

pribadinya yang telah dikemukakan kepada

penyelenggara pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan

pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku dalam hal:

a. perintah undang-undang;

b. perintah pengadilan;

c. izin yang bersangkutan;

d. kepentingan masyarakat; atau

e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap

seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang

diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan

tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan

kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 59

(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan

tradisional terbagi menjadi:

a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan

keterampilan; dan

b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan

ramuan.

(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar

dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan

keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma

agama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis

pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus

mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan

dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 61

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya

untuk mengembangkan, meningkatkan dan

menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang

dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan

keamanannya.

(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan

kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan,

kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 62

(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan

melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi,

atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup

sehat.

(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat untuk menghindari atau

mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat

penyakit.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan

menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan

kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 63

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

diselenggarakan untuk mengembalikan status

kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit

dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.

(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau

perawatan.

(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat

dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu

keperawatan atau cara lain yang dapat

dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan

berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara

lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah

plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya

untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk

dikomersialkan.

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan

dengan dalih apapun.

Pasal 65

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di

fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari

seorang donor harus memperhatikan kesehatan

pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan

pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara

penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari

hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti

keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67

(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian

organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan

dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke

dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan

kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara

penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu.

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak

ditujukan untuk mengubah identitas.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik

dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk

tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan

reproduksi.

(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

boleh berasal dari sel punca embrionik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Kesehatan Reproduksi

Pasal 71

(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara

fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata

bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki

dan perempuan.

(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah

melahirkan;

b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan

kesehatan seksual; dan

c. kesehatan sistem reproduksi.

(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 72

Setiap orang berhak:

a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual

yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau

kekerasan dengan pasangan yang sah.

b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari

diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang

menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan

martabat manusia sesuai dengan norma agama.

c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin

bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan

dengan norma agama.

d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai

kesehatan reproduksi yang benar dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan

sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu,

dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 74

(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat

promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif,

termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara

aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek

yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia

dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu

dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik

berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut

hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat

menyebabkan trauma psikologis bagi korban

perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau

penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang

kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan

medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat

dilakukan:

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari

hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan

medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan

kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh

menteri;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari

aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan

ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak

bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Keluarga Berencana

Pasal 78

(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana

dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi

pasangan usia subur untuk membentuk generasi

penerus yang sehat dan cerdas.

(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin

ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat

dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang

aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan

Kesehatan Sekolah

Pasal 79

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan

hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,

tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggitingginya

menjadi sumber daya manusia yang

berkualitas.

(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal

atau melalui lembaga pendidikan lain.

(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Kesehatan Olahraga

Pasal 80

(1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani

masyarakat.

(2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi

belajar, kerja, dan olahraga.

(3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik,

dan/atau olahraga.

Pasal 81

(1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan

pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan

pendekatan kuratif dan rehabilitatif.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

Pasal 82

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya,

fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara

menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap

darurat dan pascabencana.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang

bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah

kecacatan lebih lanjut.

(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan

pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan

nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan

kepentingan terbaik bagi pasien.

(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan

kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,

baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan

pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan

nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan

pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien

dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Darah

Pasal 86

(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan

yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar

dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan

komersial.

(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh

dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi

kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan

kesehatan pendonor.

(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan

untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan

laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Pasal 87

(1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah

dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.

(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang

tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.

Pasal 88

(1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan,

pengerahan pendonor darah, penyediaan,

pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian

darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan.

(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan

dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima

darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit

melalui transfusi darah.

Pasal 89

Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah

untuk pelayanan transfusi darah.

Pasal 90

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan

pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam

penyelenggaraan pelayanan darah.

(3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 91

(1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

melalui proses pengolahan dan produksi.

(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas

Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 93

(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi,

pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan

pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi

perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat,

usaha kesehatan gigi sekolah.

Pasal 94

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin

ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat

kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan

terjangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Belas

Penanggulangan Gangguan Penglihatan

dan Gangguan Pendengaran

Pasal 95

(1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan

pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan

penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Keempat Belas

Kesehatan Matra

Pasal 97

(1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya

kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan

matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat,

laut, dan udara.

(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan,

kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan

kedirgantaraan.

(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan

sesuai dengan standar dan persyaratan.

(4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Kelima Belas

Pengamanan dan Penggunaan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 98

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan

bahan yang berkhasiat obat.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan

alat kesehatan harus memenuhi standar mutu

pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur,

mengendalikan, dan mengawasi pengadaan,

penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99

(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta

dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan

dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan,

serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga

kelestariannya.

(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya

untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan,

mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan

sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan keamanannya.

(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan

sediaan farmasi.

Pasal 100

(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat

dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan,

perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap

dijaga kelestariannya.

(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan

bahan baku obat tradisional .

Pasal 101

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya

untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan,

mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat

tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat

dan keamanannya.

(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi,

mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan

menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 102

(1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan

psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep

dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk

disalahgunakan.

(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan,

mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan

psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau

persyaratan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran,

serta penggunaan narkotika dan psikotropika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 104

(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan

diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari

bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan

farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau

khasiat/kemanfaatan.

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan

secara rasional.

Pasal 105

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat

harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku

standar lainnya.

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan

kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar

dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 106

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

diedarkan setelah mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan

kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan

memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan

farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin

edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi

dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,

bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas

Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi,

mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman

yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil

teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin

agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan

lingkungan.

Pasal 110

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan

mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau

yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil

olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang

mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat

dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111

(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk

masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau

persyaratan kesehatan.

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib

diberi tanda atau label yang berisi:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

memasukan makanan dan minuman kedalam

wilayah Indonesia; dan

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan

standar, persyaratan kesehatan, dan/atau

membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan

mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,

dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,

Pasal 110, dan Pasal 111.

Bagian Ketujuh Belas

Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 113

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat

adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan

membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga,

masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat,

cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi

dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang

mengandung zat adiktif harus memenuhi standar

dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke

wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Pasal 115

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja; dan

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa

rokok di wilayahnya.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang

mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kedelapan Belas

Bedah Mayat

Pasal 117

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi

dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara

permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat

dibuktikan.

Pasal 118

(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya

identifikasi.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi

mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119

(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan

pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat

klinis di rumah sakit.

(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau

menyimpulkan penyebab kematian.

(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa

hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat

pasien.

(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang

membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis

mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis

dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan

persetujuan.

Pasal 120

(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu

kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat

anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi

pendidikan kedokteran.

(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang

tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh

keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut

semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.

(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah

diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya,

dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak

kematiannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121

(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya

dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan

kewenangannya.

(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan

bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak

pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada

penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan

bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh

dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan

perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya

tidak dimungkinkan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di

wilayahnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah

mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123

(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat

dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor

untuk kepentingan transplantasi organ.

(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian

dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 124

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan

sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika

profesi.

Pasal 125

Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana

dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum

ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

BAB VII

KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,

REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu

Kesehatan ibu, bayi, dan anak

Pasal 126

(1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga

kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi

yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka

kematian ibu.

(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif.

(3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat

dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan

ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat

dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan

ketentuan:

a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri

yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri

dari mana ovum berasal;

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu; dan

c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara

alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 128

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu

eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,

kecuali atas indikasi medis.

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga,

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan

penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat

sarana umum.

Pasal 129

(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan

dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan

air susu ibu secara eksklusif.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 130

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada

setiap bayi dan anak.

Pasal 131

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus

ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan

datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk

menurunkan angka kematian bayi dan anak.

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak

anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah

dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi

orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan

pemerintah daerah.

Pasal 132

(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh

secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak

tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah

terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui

imunisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 133

(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar

dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan

yang dapat mengganggu kesehatannya.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya

perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan

sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 134

(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau

kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta

menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap

penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.

(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib

menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan

untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh

dan berkembang secara optimal serta mampu

bersosialisasi secara sehat.

(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi

sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar

tidak membahayakan kesehatan anak.

Bagian Kedua

Kesehatan Remaja

Pasal 136

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan

untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat

dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi

remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan

kesehatan yang dapat menghambat kemampuan

menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 137

(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat

memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai

kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan

bertanggung jawab.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam

menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi

dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat

Pasal 138

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus

ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan

produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan

martabat kemanusiaan.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut

usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif

secara sosial dan ekonomis.

Pasal 139

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus

ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan

produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang

cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif

secara sosial dan ekonomis.

Pasal 140

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan

penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138

dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat.

BAB VIII

GIZI

Pasal 141

(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk

peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.

(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui :

a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai

dengan gizi seimbang;

b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan

kesehatan;

c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang

sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan

yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan

terjangkau.

(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar

mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan

antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.

Pasal 142

(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus

kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut

usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:

a. bayi dan balita;

b. remaja perempuan; dan

c. ibu hamil dan menyusui.

(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar

angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan

standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.

(3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan

kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi

darurat.

(4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan

informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.

Pasal 143

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan

pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

BAB IX

KESEHATAN JIWA

Pasal 144

(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap

orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,

bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang

dapat mengganggu kesehatan jiwa.

(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif,

rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah

psikososial.

(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa

yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan,

aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan

jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk

mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis

masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa

keseluruhan, termasuk mempermudah akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 145

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin

upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan

rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di

tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Pasal 146

(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi

yang benar mengenai kesehatan jiwa.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang

yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang

kesehatan jiwa.

Pasal 147

(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa

merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat.

(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap

menghormati hak asasi penderita.

(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa,

digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang

memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama

sebagai warga negara.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan,

kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan

lain.

Pasal 149

(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,

mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain,

dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan

umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di

fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib

melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas

pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang

terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan

dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu

ketertiban dan/atau keamanan umum.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif

masyarakat.

(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita

gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Pasal 150

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan

penegakan hukum (

hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran

jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang

diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan

oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan

kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu

Penyakit Menular

Pasal 152

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular

serta akibat yang ditimbulkannya.

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari

tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit,

cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk

mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit

menular.

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.

(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan

dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.

(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui lintas sektor.

(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama

dengan negara lain.

(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 153

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang

aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi

masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular

melalui imunisasi.

Pasal 154

(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu

yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat

menjadi sumber penularan.

(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama

dengan masyarakat dan negara lain.

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan

karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

Pasal 155

(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu

yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat

menjadi sumber penularan.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans

terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja

sama dengan masyarakat.

(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama

karantina.

(5) Pemerintah daerah dalam menetapkan dan

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu

singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan

jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat

karantina, dan lama karantina berpedoman pada

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian,

dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat

menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan,

atau kejadian luar biasa (KLB).

(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau

kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian

yang diakui keakuratannya.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah,

letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau

kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 157

(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib

dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit

menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular,

tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa

tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan

sumber penyakit lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penyakit Tidak Menular

Pasal 158

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan

penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang

ditimbulkannya.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan

berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit

tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan

penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

(1) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan

pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan

surveilan kematian.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

memperoleh informasi yang esensial serta dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya

pengendalian penyakit tidak menular.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk

jejaring, baik nasional maupun internasional.

Pasal 160

(1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat

bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi,

informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko

penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase

kehidupan.

(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik,

merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu

lintas yang tidak benar.

Pasal 161

(1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular

meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan

kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat

diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau

oleh masyarakat.

(3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan

penyakit tidak menular.

BAB XI

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan

kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi,

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 163

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak

mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,

tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan

kesehatan, antara lain:

a. limbah cair;

b. limbah padat;

c. limbah gas;

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan pemerintah;

e. binatang pembawa penyakit;

f. zat kimia yang berbahaya;

g. kebisingan yang melebihi ambang batas;

h. radiasi sinar pengion dan non pengion;

i. air yang tercemar;

j. udara yang tercemar; dan

k. makanan yang terkontaminasi.

(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan

lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KESEHATAN KERJA

Pasal 164

(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi

pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan

kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh

pekerjaan.

(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.

(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang

berada di lingkungan tempat kerja.

(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada

lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut,

maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.

(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

menjamin lingkungan kerja yang sehat serta

bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas

kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk

upaya kesehatan melalui upaya pencegahan,

peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga

kerja.

(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan

tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang

berlaku di tempat kerja.

(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada

perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan

secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan

pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan,

pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung

seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.

(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas

gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh

pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk

perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII

PENGELOLAAN KESEHATAN

Pasal 167

(1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi

kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara

terpadu dan saling mendukung guna menjamin

tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di

pusat dan daerah.

(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIV

INFORMASI KESEHATAN

Pasal 168

(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif

dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui

lintas sektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat

untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB XV

PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 170

(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan

pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan

jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna

untuk menjamin terselenggaranya pembangunan

kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat setinggi-tingginya.

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan,

alokasi, dan pemanfaatan.

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber

lain.

Pasal 171

(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan

minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran

pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di

luar gaji.

(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk

kepentingan pelayanan publik yang besarannya

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran

kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 172

(1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan

kesehatan di bidang pelayanan publ ik, terutama

bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak

terlantar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi

pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 173

(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari

swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3)

dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional

dan/atau asuransi kesehatan komersial.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem

jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 174

(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan

maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan

pembangunan kesehatan dalam rangka membantu

mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

BAB XVII

BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 175

Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan

independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di

bidang kesehatan.

Pasal 176

(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat

dan daerah.

(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan

Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat

BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik

Indonesia.

(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya

disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan

kabupaten/kota.

(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat

kecamatan.

Bagian Kedua

Peran, Tugas, dan Wewenang

Pasal 177

(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan

masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan

lingkup tugas masing-masing.

(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan

terhadap berbagai informasi dan data yang relevan

atau berpengaruh terhadap proses pembangunan

kesehatan;

b. memberikan masukan kepada pemerintah tentang

sasaran pembangunan kesehatan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun;

c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas

kegiatan pembangunan kesehatan;

d. memberikan masukan kepada pemerintah dalam

pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya

untuk pembangunan kesehatan;

e. melakukan advokasi tentang alokasi dan

penggunaan dana dari semua sumber agar

pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan

strategi yang ditetapkan;

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan kesehatan; dan

g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif

yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan yang menyimpang.

(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan

masyarakat dalam bidang kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan

organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Presiden.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 178

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan

terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara

kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di

bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 179

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178

diarahkan untuk:

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang

kesehatan;

b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan

upaya kesehatan;

c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;

d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk

mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk

sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan

dan minuman;

e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan

standar dan persyaratan;

f. melindungi masyarakat terhadap segala

kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi

kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan

masyarakat;

b. pendayagunaan tenaga kesehatan;

c. pembiayaan.

Pasal 180

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah,

dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan

yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan

kesehatan.

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 182

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat

dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan

dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya

kesehatan.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat

memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya

kesehatan.

(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non

kementerian, kepala dinas di provinsi, dan

kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di

bidang kesehatan.

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan

mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 183

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat

tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan

pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan

dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya

kesehatan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan

upaya kesehatan;

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan

dan fasilitas kesehatan.

Pasal 185

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat

dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai

hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas

yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal

dan surat perintah pemeriksaan.

Pasal 186

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau

patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan,

tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 188

(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif

terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan

kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah

nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau

kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di

bidang kesehatan.

(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan

tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini

diatur oleh Menteri.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 189

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang

kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

kesehatan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

serta keterangan tentang tindak pidana di bidang

kesehatan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

atau badan hukum sehubungan dengan tindak

pidana di bidang kesehatan;

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau

dokumen lain tentang tindak pidana di bidang

kesehatan;

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau

barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang

kesehatan;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti yang membuktikan adanya tindak

pidana di bidang kesehatan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga

kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada

fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak

memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang

dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau

kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

Pasal 191

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan

kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga

mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau

kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah).

Pasal 192

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ

atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 193

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik

dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah

dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah).

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 198

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 199

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan

peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan

tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah).

Pasal 200

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program

pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah)

Pasal 201

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,

Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200

dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),

Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198,

Pasal 199, dan Pasal 200.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 202

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-

Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak

tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 203

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2009

Oktober 2009

13

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2009

13 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144

144

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawanvisum et repertum psikiatricum)

meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat

kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran

masyarakat.